TolakOpsi Utang Luar Negeri,Aktivis Nyakli Maop Minta PBB Turun Tangan Bantu Banjir,Aceh
mataram-Ntb
15–1–2026
TRIBUANACAKRAWALANUSANTARA.COM:
Tolak Opsi Utang Luar Negeri, Aktivis Nyakli Maop Minta PBB Turun Tangan Bantu Banjir Aceh
ACEH – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Razali yang akrab disapa Nyakli Maop, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir besar yang melanda wilayah Aceh dan sebagian Sumatera.
Desakan ini disampaikan menyusul dampak banjir yang dinilai semakin meluas dan melumpuhkan sendi kehidupan masyarakat.
Nyakli Maop mengapresiasi kunjungan Presiden Prabowo beserta jajaran ke Aceh yang telah membawa bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan, pakaian, serta rencana perbaikan rumah bagi warga terdampak banjir.
Namun demikian, ia menilai bantuan tersebut belum cukup untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Jika kita melihat kondisi di lapangan, bantuan yang diberikan pemerintah masih bersifat darurat dan belum mampu mendorong masyarakat untuk bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka secara mandiri,” ujar Nyakli Maop dalam rilis pers yang diterima redaksi, Kamis (15/1).
Menurutnya, pemerintah pusat sebaiknya memfokuskan penanganan bencana banjir yang juga terjadi di Pulau Jawa, sementara untuk Aceh diperlukan pendekatan berbeda dengan melibatkan komunitas dan lembaga internasional.
Nyakli Maop secara tegas menolak opsi pembiayaan penanganan bencana melalui utang luar negeri, karena dinilai hanya akan menambah beban negara dan rakyat di masa depan. Ia justru mendorong keterlibatan lembaga kemanusiaan internasional di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Aceh memiliki pengalaman dan sejarah kerja sama internasional pascatsunami 2004. Saat itu, peran PBB dan lembaga kemanusiaan dunia sangat membantu pemulihan Aceh tanpa harus membebani negara dengan utang,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah Indonesia membuka ruang dan mengajukan permohonan resmi kepada PBB serta organisasi kemanusiaan internasional agar dapat turun langsung membantu penanganan banjir Aceh, mulai dari pemulihan infrastruktur, perumahan warga, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Menurut Nyakli, penetapan status bencana nasional akan mempermudah masuknya bantuan internasional secara resmi dan terkoordinasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan bencana.
“Rakyat Aceh hari ini membutuhkan lebih dari sekadar bantuan darurat. Yang dibutuhkan adalah jaminan pemulihan hidup yang layak dan berkelanjutan.
Negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan,” pungkas Nyakli Maop.
Editour ,Kaperwil-Aceh
Agus
H.SUJAYADI -REDAKSI
