Pesisir Barat – Iklim pers di Kabupaten Pesisir Barat tengah menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai kondisi saat ini kurang kondusif, menyusul dugaan adanya perlakuan tidak adil dalam penyaluran dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap organisasi media.
Indikasi tersebut terlihat dari adanya dugaan pemilahan organisasi media dalam pemberian dana hibah, yang dinilai memicu ketimpangan di kalangan insan pers.
“Praktik pengkotak-kotakan alias tebang pilih organisasi media ini terlihat terang-terangan. Ada organisasi yang rutin menerima dana hibah, sementara yang lain hanya gigit jari,” ujar Rido, Sekretaris Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI).
Menurut Rido, kondisi ini menunjukkan belum adanya komitmen keadilan dari pemerintah daerah dalam memberdayakan seluruh elemen pers di Pesisir Barat.
“Kami melihat keberpihakan pemerintah daerah terhadap insan jurnalistik masih jauh dari harapan. Yang terjadi justru pengkotak-kotakan,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, hanya dua organisasi pers yang diduga menerima dana hibah untuk tahun anggaran 2026. Hal tersebut diperoleh berdasarkan konfirmasi melalui pesan WhatsApp dengan Antoni Wijaya, mantan Plt Kepala Dinas Kominfotiksan Pesisir Barat.
Sementara itu, saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui sambungan telepon WhatsApp, Antoni Wijaya belum memberikan tanggapan meskipun nomor yang bersangkutan dalam kondisi aktif.
