IRONI DANA DESA DARUL AMAN Diduga Anggaran Bimtek & Kader Dakwah “Mulus”, Gaji Perangkat Desa Justru “Membeku”
ACEH TIMUR | TribuanaCakrawalaNusantara.com —
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, kembali menuai sorotan keras.
Di tengah mandeknya pencairan gaji ratusan perangkat desa di 16 desa sejak tahun 2025, sejumlah anggaran kegiatan non-prioritas justru dicairkan dengan sangat lancar, nyaris tanpa hambatan.
Fakta ini diungkap langsung oleh Aktivis HAM sekaligus Tim Investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPP Aceh, Razali alias Nyakli Maop, yang menyebut kondisi tersebut sebagai ironi sekaligus bentuk kezaliman birokrasi desa.
Menurut Nyakli Maop, anggaran untuk Kader Dakwah sebesar Rp5 juta per desa menjadi salah satu contoh paling mencolok.
Dana tersebut dinilai tidak memiliki dampak nyata terhadap pembangunan sosial maupun peningkatan syiar Islam di desa.
“Sangat miris.
Anggaran kader dakwah cair begitu mulus, padahal kegiatannya hanya sebatas mendengar teori. Tidak ada lomba, tidak ada aksi nyata, tidak ada output yang jelas.
Ini pemborosan anggaran tanpa skala prioritas,” tegas Nyakli Maop, yang juga menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Bagok Panah.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di hotel-hotel mewah luar daerah, serta pengadaan buku bacaan desa, yang proses pencairannya disebut “sangat cepat dan tanpa hambatan”, meski sebagian tidak tercantum jelas dalam Musrenbang Desa.
Ironisnya, di saat yang sama, gaji perangkat desa justru mengendap di rekening bank tanpa kejelasan, dengan alasan administratif yang terus berulang.
“Kenapa dana Bimtek, buku, dan kegiatan seremonial bisa cair cepat, sementara gaji kami yang menyangkut hak hidup malah dipersulit? Apakah perut perangkat desa tidak lebih penting dari hotel mewah dan acara formalitas?” kecamnya.
Nyakli Maop menilai kondisi ini berpotensi menghancurkan sendi pemerintahan desa. Menurutnya, ketika hak ekonomi perangkat desa diabaikan, maka kinerja dan integritas birokrasi desa akan runtuh secara perlahan.
Sebagai bagian dari Tim Investigasi BAI, ia mendesak audit menyeluruh dan evaluasi total terhadap prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Darul Aman, khususnya:
– Anggaran Rp5 juta/desa untuk Kader Dakwah yang tidak berbasis aksi nyata,
– Dana Bimtek dan pengadaan buku yang pencairannya cepat meski minim urgensi,
– Serta alasan berlarut-larutnya pencairan gaji perangkat desa.
“Jika gaji perangkat desa tidak dijadikan prioritas kunci, jangan harap pemerintahan desa berjalan efektif.
Kami menuntut hak kami segera dicairkan, tanpa alasan administratif yang dibuat-buat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kecamatan maupun instansi terkait mengenai lambannya pencairan gaji perangkat desa di Darul Aman.
Redaksi/H.sujayadi
