55 Hari Pasca-Banjir, Nyakli Maop Kritik Pemerintah Lamban: Rakyat Aceh Terusik di Negeri Sendiri
ACEH | TribuanaCakrawalaNusantara.com
Sudah 55 hari berlalu sejak banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Namun hingga kini, penderitaan masyarakat terdampak belum juga berakhir.
Sejumlah warga dilaporkan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi serba terbatas, sementara pemulihan pascabencana dinilai berjalan lamban.
Situasi tersebut memicu kritik keras dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus penggiat media sosial Aceh, Razali Alias, yang dikenal luas dengan sapaan Nyakli Maop. Ia menilai penanganan bencana oleh pemerintah belum menunjukkan keseriusan dan kehadiran negara secara nyata di tengah penderitaan rakyat.
Menurut Razali, lambannya respons dan realisasi bantuan membuat masyarakat Aceh merasa terasing dan tidak dihargai di tanah kelahirannya sendiri.
“Akulah Agam dan akulah Inong pribumi yang terusik di negeri sendiri. Janji pemerintah tidak ditepati,” tegas Razali dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini.
Ia menggambarkan kondisi psikologis masyarakat yang kian tertekan akibat janji-janji pemulihan yang tak kunjung terealisasi. Razali menyebut narasi pemerintah saat ini lebih banyak berisi retorika tanpa tindakan nyata di lapangan.
“Masyarakat Aceh seolah dipaksa menghisap udara tipu muslihat dari mulut kantor oknum penguasa, dicemari janji-janji yang tak pasti dan menyesakkan,” ujarnya dengan nada getir.
Singgung MoU Helsinki dan Relasi Pusat–Daerah
Tak berhenti pada persoalan teknis penanganan banjir, Razali juga menyinggung persoalan yang lebih mendasar terkait hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh.
Ia menilai lemahnya respons terhadap bencana ini mencerminkan ketidakikhlasan pemerintah pusat dalam menjalankan substansi perdamaian MoU Helsinki.
Menurutnya, kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seharusnya bermuara pada kesejahteraan dan perlindungan nyata bagi rakyat Aceh, bukan sekadar simbol politik atau dokumen formal.
“Hampir 25 tahun perdamaian berjalan, tetapi kesejahteraan yang dijanjikan masih terasa jauh. Ini bukan hanya soal banjir, tetapi soal komitmen moral dan politik negara terhadap Aceh,” katanya.
Razali bahkan menilai pemerintah hanya mempertontonkan “sandiwara murahan” di hadapan rakyat, tanpa kesungguhan untuk memulihkan kehidupan warga terdampak bencana.
“Tidak ada keseriusan. Harapan masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal semakin menipis karena lambannya aksi nyata di lapangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru dari pihak pemerintah terkait kritik tersebut. Masyarakat Aceh berharap negara hadir secara utuh, bukan hanya melalui janji, tetapi lewat tindakan konkret yang berpihak pada korban bencana.
Redaksi
H.sujayadi
