media: TribuanacakrawalaNusantara.com
MataramNTB_ 14/01/2026
Demo di Kantor DPRD Lombok Tengah – Suara Guru yang Dirumahkan dan “Guru Siluman”
PRAYA_Suasana di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah pagi itu tebal oleh terik matahari dan emosi yang menyala. Puluhan guru, berpakaian sederhana dengan beberapa membawa spanduk dan poster, berkumpul dengan rapi. Mereka bukan datang untuk unjuk rasa biasa. Ini adalah suara kolektif yang tercekik oleh ketidakpastian, suara para pendidik yang justru “dirumahkan” – status mereka digantung, hak-haknya terabaikan, sementara pengabdian mereka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa seolah tak dihargai.
Spanduk-spanduk putih terbentang jelas, menyasar dua isu yang saling berkait:
- “Guru Honorer Dirumahkan, Masa Depan Pendidikan Dikuburkan!”
- “Tolak Guru Siluman! Transparansi Penerimaan Guru Sekarang Juga!”
Sorak-sorai dan yel-yel membahana, menggema di seputar kompleks gedung dewan. “Kami butuh kepastian! Kami butuh keadilan!” teriak seorang koordinator aksi, suaranya serak namun penuh keyakinan. Mereka menuntut jawaban konkret dari para wakil rakyat: kapan status mereka akan ditertibkan? Kana hak finansial dan jaminan sosial mereka sebagai pengajar? Rasa frustasi itu nyata. Banyak di antara mereka yang telah mengabadi bertahun-tahun dengan imbalan minim, bertahan hanya karena panggilan hati untuk mengajar.
Namun, demo ini punya dimensi lain yang lebih gelap dan memantik kemarahan publik: indikasi kuat adanya “guru siluman”. Dalam orasinya, salah seorang perwakilan guru menyampaikan dengan lantang:
“Kami yang setiap hari mengajar, berangkat pagi pulang sore, justru dihantam kebijakan yang tidak jelas. Sementara itu, kami mendengar kabar adanya nama-nama yang tercatat sebagai guru, menerima gaji, tetapi tidak pernah terlihat di sekolah. Mereka hantu! Mereka ‘guru siluman’ yang menggerogoti anggaran pendidikan dan merampas hak kami yang benar-benar bekerja!”
Tuntutan mereka pun menjadi dua sisi mata uang yang sama: keadilan bagi guru yang dirumahkan, dan pembersihan bagi praktik “guru siluman”. Mereka mendesak DPRD untuk menggunakan fungsi pengawasannya:
- Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan status guru yang dirumahkan dengan skema yang adil dan manusiawi.
- Menuntut audit dan investigasi terbuka terhadap daftar penerimaan gaji guru di Lombok Tengah. Siapa saja yang benar-benar mengajar? Data harus diverifikasi lapangan.
- Meminta transparansi total dalam proses rekrutmen dan penggajian guru untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi.
Aksi ini dihadiri juga oleh sejumlah perwakilan organisasi masyarakat dan mahasiswa yang menunjukkan solidaritas. Mereka melihat ini bukan hanya persoalan guru, tetapi persoalan moral dan masa depan pendidikan di Lombok Tengah. Jika guru yang berdedikasi dipinggirkan dan praktik “siluman” dibiarkan, maka yang akan menjadi korban adalah ribuan siswa yang kehilangan hak atas pendidikan berkualitas.
Sampai siang hari, para demonstran tetap bertahan. Mereka menunggu perwakilan DPRD keluar untuk berdialog dan menerima langsung tuntutan mereka. Polisi berjaga mengamankan lokasi, situasi tetap kondusif namun penuh tensi harapan.
Narasi yang terbangun hari itu adalah narasi perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik. Ini adalah potret nyata di mana problem klasik PNS honorer bersinggungan dengan penyakit lama birokrasi: penyelewengan anggaran dan praktik “orang dalam”. Suara di depan DPRD Lombok Tengah itu adalah cermin dari masalah yang mungkin terjadi di banyak daerah. Mereka menantikan bukan sekadar janji, tetapi tindakan nyata. Karena di balik seragam guru yang dirumahkan dan isu “siluman” itu, ada nyawa, keluarga, dan masa depan pendidikan yang sedang dipertaruhkan.
editor-wir
H SUJAYADI- REDAKSI
