FOLU Net Sink 2022–2026, Klaim Sukses, Deforestasi Masih Terjadi, Skema Tahap 4 Diduga Sarat Kejanggalan

Bandar Lampung | Tribuanamuda.com — Program FOLU Net Sink yang digadang sebagai tulang punggung rehabilitasi hutan tropis Indonesia kini memasuki fase krusial. Di tengah klaim keberhasilan tahap 1–3, sejumlah data dan fakta lapangan justru memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi, indikator keberhasilan, dan tata kelola anggaran.

ALUN Lampung dan DPN ALUN Indonesia secara resmi meminta audit menyeluruh atas pelaksanaan program sejak 2022 hingga memasuki tahap 4 pada 2026.

Timeline Investigasi Folu Net Sink (2022–2026)

2022 – Awal Implementasi Intensif.

1. FOLU Net Sink mulai berjalan dengan skema rehabilitasi hutan, mangrove, lahan gambut, dan hutan sosial.
2. Anggaran rehabilitasi hutan tropis mulai digelontorkan melalui mekanisme pendanaan lingkungan.
3. Sejumlah NGO ditetapkan sebagai mitra pelaksana.

Belum ditemukan publikasi audit independen komprehensif tahap awal yang bisa diakses luas oleh masyarakat.

2023 – Klaim Penguatan dan Ekspansi.

1. Pemerintah menyebut program berjalan progresif.
2. Data KLHK menunjukkan deforestasi periode 2022–2023 masih berada di kisaran ±0,13 juta hektare per tahun.

Pertanyaan Kritis:

Jika rehabilitasi berjalan efektif, mengapa deforestasi belum menunjukkan penurunan signifikan secara struktural?

2024 – Evaluasi Internal dan Laporan Keberhasilan

1. Laporan pelaksanaan FOLU tahap 1–3 dipaparkan sebagai program yang dinilai berhasil.
2. Namun evaluasi independen terbuka dinilai belum terlihat secara transparan.

Temuan Lapangan ALUN:

Di sejumlah wilayah mangrove, masyarakat hanya menerima pembelian bibit ±Rp1.750 per batang, sementara tanggung jawab penanaman, perawatan, dan penjagaan dibebankan kepada kelompok tani dan masyarakat adat.

12–13 Februari 2025 – Zoom Meeting BPDLH & Donor

Dalam forum ini, pihak operator dana menyampaikan bahwa:

1. Program tahap 1–3 dianggap berhasil.
2. FOLU masuk tahap 4 dengan skema Blended System.
3. Fokus pada 7 provinsi dengan komoditas kopi, pala, kemiri, peningkatan pascapanen, dan ekowisata.

Yang Menjadi Sorotan:

1. Indikator keberhasilan tidak dipaparkan secara detail ke publik.
2. Evaluasi independen tidak dipresentasikan secara terbuka.
3. Skema seleksi NGO tahap 4 disebut mensyaratkan rekam jejak FOLU 1–3.

2026 – Tahap 4 (Blended System) Dimulai

BPDLH menyampaikan perubahan skema:

• 85% anggaran untuk penerima manfaat.
• 15% operasional dan tenaga ahli.

Namun sejumlah NGO non-rekanan mempertanyakan:

1. Pengumuman yang dinilai mendadak.
2. Pemetaan wilayah dan anggaran yang disebut sudah tersusun sebelum seleksi final.
3. Indikasi terbatasnya akses NGO baru.

Analisis Investigatif: Kejanggalan Struktural.

Indikator Keberhasilan Tidak Terukur Publik

Keberhasilan FOLU tahap 1–3 diklaim, namun:

1. Deforestasi masih terjadi.
2. Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah meningkat.
3. Data dampak ekologis jangka panjang belum dipublikasikan secara komprehensif.

Ketimpangan Distribusi Manfaat.

Anggaran rehabilitasi disebut mencapai triliunan rupiah sejak 2022.

Namun di lapangan:

1. Masyarakat adat dan kelompok tani menerima upah minimal.
2. Beban pemeliharaan jangka panjang tidak sebanding dengan insentif.

ALUN menilai perlu audit apakah struktur anggaran lebih banyak terserap pada:

1. Konsultan dan tenaga ahli
2. Operasional NGO
3. Biaya manajerial

Potensi Risiko Internasional.

Dana karbon dan hibah lingkungan bukan tanpa konsekuensi.

Jika ditemukan maladministrasi atau laporan manipulatif, berpotensi menimbulkan:

1. Evaluasi donor
2. Sengketa administrasi internasional
3. Risiko reputasi negara

Pergeseran Fungsi Hutan Sosial

FOLU tahap 4 mendorong nilai ekonomi melalui komoditas dan ekowisata.

ALUN mengingatkan: Hutan sosial tetap kawasan hutan penyangga.

Alih fungsi menjadi perkebunan intensif atau pariwisata berbasis beton berpotensi menggerus fungsi ekologis.

Desakan Resmi Alun.

DPN ALUN Indonesia dan DPW ALUN Lampung mendesak:

1. Audit total FOLU 2022–2025 oleh BPK.
2. Evaluasi investigatif jika ditemukan indikasi penyalahgunaan.
3. Transparansi indikator keberhasilan tahap 1–3.
4. Pengawasan DPR RI dan Komisi IV.
5. Pembentukan Pengadilan Kejahatan Lingkungan.

Pertanyaan Besar Untuk Publik

1. Apa indikator objektif keberhasilan FOLU?
2. Siapa yang paling diuntungkan secara finansial?
3. Apakah masyarakat adat menjadi subjek utama atau hanya pelaksana teknis?
4. Apakah tata kelola sudah sepenuhnya akuntabel?

Tribuana Cakrawala Nusantara.com akan terus menelusuri aliran anggaran, pola seleksi NGO, serta dampak ekologis nyata dari program FOLU Net Sink tahap 1–4.