Fasilitas Hutan Tropis USS125 Miliar Mengema DiCOP30Brasil,ALUN Lampung:Jangan Berhenti di Dokumen,Hutan Dan Rakyat Butuh Aksi Nyata
Breaking News | Tribuana Cakrawala Nusantara.com
Fasilitas Hutan Tropis US$125 Miliar Menggema di COP30 Brasil, ALUN Lampung: Jangan Berhenti di Dokumen, Hutan dan Rakyat Butuh Aksi Nyata
LAMPUNG | Tribuana Cakrawala Nusantara.com — Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (ALUN) Lampung sore ini menggelar diskusi terbuka bersama masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang bermukim di wilayah penyangga hutan (green belt forest). Diskusi tersebut menegaskan satu hal penting: masyarakat sekitar hutan sejatinya sangat memahami urgensi menjaga ekosistem hutan tropis dan keanekaragaman hayati demi keberlanjutan bumi. Namun, realitas hidup kerap memaksa mereka berhadapan langsung dengan dilema ekonomi dan kebijakan yang tak berpihak.
ALUN Lampung menilai, persoalan hutan tidak bisa lagi dibingkai semata sebagai isu ideologis atau slogan pelestarian. Tanpa kehadiran negara yang konsisten dan adil, masyarakat penyangga hutan akan terus berada di posisi paling rentan—dipaksa menjaga hutan, namun minim perlindungan dan kesejahteraan.
“Kalau negara serius bicara forestisasi dan krisis iklim, maka masyarakat sekitar hutan harus menjadi subjek utama, bukan sekadar objek proyek,” tegas perwakilan ALUN Lampung dalam diskusi tersebut.
Pernyataan ini menguat seiring mengemukanya hasil COP30 di Brasil, yang secara global dipandang membawa kemajuan dalam isu pendanaan adaptasi iklim dan inisiatif hutan tropis. Salah satu terobosan besar adalah peluncuran “Tropical Forests Forever Facility (Fasilitas Hutan Tropis)” senilai US$125 miliar, sebuah mekanisme pembayaran berbasis kinerja (result-based payment) untuk mendukung perlindungan hutan hujan tropis, dengan penekanan kuat pada peran masyarakat adat dan komunitas lokal.
Menurut ALUN, skema global ini seharusnya menjadi momentum penting bagi Indonesia—negara dengan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia—untuk berbenah total dalam tata kelola hutan. Di Lampung sendiri, sekitar 28 persen wilayahnya masih berupa kawasan hutan, yang merupakan aset strategis bukan hanya bagi ekologi, tetapi juga bagi cadangan karbon dan potensi monetisasi karbon hutan tropis.
Namun, ALUN Lampung mengingatkan bahwa peluang besar ini berisiko kembali kandas jika pemerintah Indonesia gagal melakukan reformasi mendasar. “Masalah utama ada pada buruknya manajemen, minimnya transparansi, dan lemahnya pengawasan,” ujar ALUN.
ALUN menyoroti bahwa berbagai program kehutanan dan lingkungan kerap berhenti di ruang-ruang rapat, forum FGD, dan tumpukan laporan tebal, tanpa jejak nyata di lapangan. Reforestasi, penanaman kembali lahan kritis, dan penguatan ekonomi masyarakat penyangga hutan nyaris tak terasa dampaknya.
Sebagai contoh konkret, ALUN Lampung menyinggung kerja sama Kerajaan Norwegia dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai US$100 juta dalam program FOLU Net Sink 2030, yang kini telah memasuki tahap kedua dan ketiga. Program yang digadang-gadang sebagai pilar komitmen iklim Indonesia itu, dinilai belum menunjukkan dampak signifikan bagi hutan, masyarakat sekitar kawasan penyangga, maupun kontribusi nyata terhadap iklim global.
“Aksi nyatanya seperti fatamorgana. Sistem pelaporan terlalu rumit, dokumen menumpuk, tapi hutan tetap tertekan dan masyarakat tetap miskin,” kritik ALUN.
Lebih jauh, ALUN Lampung secara terbuka mempertanyakan aliran dan pemanfaatan dana lingkungan berskala besar tersebut. Mereka menilai, ada indikasi kuat dana justru ‘menyelusup’ ke meja-meja pejabat dan kelompok lembaga penggiat lingkungan yang hanya memproduksi laporan, tanpa kredibilitas dan akuntabilitas yang jelas di lapangan.
ALUN Lampung mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka seluruh data pendanaan kehutanan dan iklim kepada publik, melibatkan lembaga independen dalam pengawasan, serta memastikan masyarakat penyangga hutan menjadi penerima manfaat utama—bukan sekadar angka dalam laporan donor internasional.
“Jika Fasilitas Hutan Tropis dan dana iklim global hanya berakhir sebagai proyek elite, maka Indonesia bukan sedang menyelamatkan hutan, tetapi sedang menjual masa depan ekologinya sendiri,” pungkas ALUN.
Tribuana Cakrawala Nusantara.com akan terus memantau perkembangan kebijakan forestisasi, pendanaan iklim, dan dampaknya bagi masyarakat di kawasan hutan tropis Indonesia.
H.EDI-REDAKSI
